![]() |
Presiden Joko Widodo (foto www.presidenri.go.id) |
Penyerahan tersebut dipusatkan di
Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
“Di Jawa Tengah dibagikan 10.350
(sertifikat). Coba tolong diangkat,” ujar Presiden kepada para masyarakat yang
hadir.
Sedangkan penyerahan di empat provinsi
lainnya dilakukan secara serentak dan disaksikan langsung oleh Kepala Negara
melalui sambungan video conference.
Empat menteri yang berada di empat
provinsi tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Yogyakarta,
(Provinsi DI Yogyakarta), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan
Djalil di Padang (Provinsi Sumatra Barat), Menteri PU dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadimuljono di Bengkulu (Provinsi Bengkulu) dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Baubau
(Sulawesi Tenggara).
Presiden berpesan kepada para penerima
sertifikat untuk menyimpannya dengan baik di tempat yang aman. Jika akan
diagunkan, harus dikalkukasi dengan benar dan hanya digunakan untuk
meningkatkan modal usaha.
”Fotocopy jangan lupa. Simpan di lemari
dan yang lain taruh di lemari lain. Kalau hilang, gampang buat baru lagi,”
tutur Presiden.
Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa
di setiap kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah di Tanah Air, ia selalu
menyempatkan diri membagikan sertifikat tanah untuk rakyat.
Hal ini dikarenakan banyaknya sengketa
tanah yang terjadi akibat tidak adanya bukti kepemilikan yang sah bagi tanah
yang dimiliki masyarakat.
“Ada yang sengketa antar masyarakat,
antar masyarakat dan BUMN, ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Presiden.
Presiden juga telah memerintahkan
jajaran terkait untuk bekerja siang dan malam guna mencapai target penerbitan
sembilan juta sertifikat tanah pada tahun 2019 mendatang, termasuk menambah
juru ukur untuk mengatasi kendala pengukuran di lapangan.
“Saya perintah kepada menteri (ATR), ini
tugas menteri bagi sertifikat. Juru ukur kurang, tambahkan. Masa Presiden urus
juru ukur,” ungkapnya.
Berkat kerja keras tersebut, sampai
akhir Desember 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) berhasil mencapai target pemetaan, pengukuran, dan
pendaftaran sejumlah 5.220.509 bidang tanah atau lebih dari 100 persen dari
target yang ditetapkan.
“Namun demikian yang memenuhi syarat
untuk diterbitkan sertifikat hanya mencapai 4.198.702 bidang (atau sekitar
81,81 persen dari target),” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin
Nasution dalam laporannya.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN
akan terus berupaya mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pada tanggal 28 Desember 2017 juga akan
diserahkan sertifikat kepada masyarakat sebanyak 1.082.950 sertifikat di 7
Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan,” ujar Darmin menambahkan.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu
Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian
Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo.(presidenri.go.id)
Posting Komentar untuk "Serahkan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat dari Lima Provinsi"