Jember, MEMONUSANTARA.com Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. mengungkapkan bahwa
harapan legislatif dan eksekutif sama, yakni ingin bisa mengeksekusi program
pembangunan Kabupaten Jember lebih awal.
Ini disampaikan bupati kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember pada Kamis (18/7) di Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan 86.
Ini disampaikan bupati kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember pada Kamis (18/7) di Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan 86.
“Ke depannya supaya membuat perencanaan
yang bisa dieksekusi lebih awal, dan menghindarkan silpa-silpa karena kegagalan
administrasi seperti Dinas Kesehatan,” ungkapnya.
Orang nomor satu ini juga mengatakan,
pemerintahan itu terdiri dari eksekutif yakni Pemerintah Kabupaten Jember dan
eskekutif yang direpresentasikan oleh DPRD Kabupaten Jember.
“Eksekutif dan DPRD ini menjadi satu.
Semangat kedepannya yaitu untuk lebih sinergi lagi,” jelas Bupati Faida.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna
disampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Anggaran
DPRD Kabupaten Jember dan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jember.
Juru bicara Badan Angaran DPRD Kabupaten
Jember Suwigyo Widagdo, SE. menyampaikan saran kepada Bupati Jember.
Diantaranya, perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih cermat
pada masing-masing OPD.
“Sehingga pengalokasian belanja ke
depannya lebih optimal penyerapannya dan tepat sasaran,” katanya.
Selanjutnya, eksekutif diharapkan memacu
penyerapan anggaran secara optimal dengan mematuhi syarat dan ketentuan sesuai
regulasi penggunaan anggaran serta pertanggungjawabannya.
Badan Anggaran juga menyarankan agar
pemerintah mengupayakan keadilan sistem pengendalian internal dan meningkatkan
upaya kepatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan, khususnya dalam
pelaksanaan transaksi non tunai.
Diharapkan juga Pemerintah Kaupaten
Jember dapat melakukan upaya-upaya untuk pembenahan terhadap pengelolaan aset
dan pemanfaatannya.
Sementara itu, dalam pandangan
akhir fraksi-fraksi, delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jember
menyepakati LPP APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 disahkan menjadi
peraturan daerah. Mereka juga menyampaikan harapan dan saran kepada Bupati
Jember.
Seperti disampaikan Fraksi Partai
Gerindra melalui juru bicaranya, Marduan, yang berharap Bupati Jember dan
seluruh jajarannya terus berbuat dan melaksanakan amanah rakyat dengan
sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
“Juga berharap agar seluruh temuan BPK
dan semua rekomendasinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan
keuangan daerah benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Jember,” ujar Marduan.
Fraksi Partai Gerindra juga berharap di
masa yang akan datang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa
ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sedangkan juru bicara Fraksi Amanat
Pembangunan Ikbal Wilda Fardana, SH. menyampaikan sarannya agar Pemerintah
Kabupaten Jember lebih disiplin.
“Lebih disiplin terkait dengan sistem
administrasi yang dibuat oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, agar
kedepannya tidak ada lagi sisa lebih penggunaan anggaran,” sarannya.
Juga menyarankan agar sisa lebih
penggunaan anggaran yang sudah ada plot-plotnya segera dikeluarkan, agar dapat
segera dilaksanakan sesuai dengan program-program yang sudah ditetapkan dalam
APBD 2018.
Fraksi Amanat Pembagunan juga berharap
Bupati Jember segera menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keungan
(BPK) dalam hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2019.
Terkait dengan penetapan Perda LPP APBD
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, Bupati menegaskan bahwa penetapan ini
telah melalui mekanisme yang berlaku dan telah melalui serangkaian pembahasan.
Penetapan ini pun telah disaksikan bersama.
Mulai pembahasan hingga penetapan, imbuh
Bupati, diiringi semangat yang sama antara eksekutif dan legiskatif.
Hal-hal yang menjadi catatan dalam penetapan itu menjadi evaluasi bersama.(sug/ming)
Posting Komentar untuk "Pelaksanaan Program Pembangunan Lebih Awal Lebih Baik"