Diskusikan Peran Perempuan Cegah Intoleransi

Wonosobo, MEMONUSANTARA.com Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., banyak belajar tentang peran perempuan dalam pencegahan intoleransi dalam Festival HAM Indonesia di Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (14/11).

Dalam festival yang diikuti oleh ratusan peserta dari pemerintahan, negara sahabat, dan pegiat HAM tersebut bupati juga menyampaikan berbagai upaya pemberdayaan perempuan.

“Saya juga men-sharing-kan bagaimana efektifnya apabila kita memberdayakan perempuan, memberikan bekal kepada perempuan bagaimana mencegah intoleransi,” terangnya.

Bagi bupati, mengajari perempuan berarti mendidik satu generasi, karena perempuan menjadi pendidik anak yang paling efektif masalah intoleransi ini. Diskusi yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI itu mengungkap banyak masalah intoleransi yang menjadi perhatian kaum perempuan.

Banyak pula terungkap partisipasi dari kelompok – kelompok perempuan dalam mengatasi masalah intoleransi ini.

“Yang di-sharing-kan untuk kebaikan bersama demi perjuangan NKRI,” tuturnya usai menjadi narasumber.

Bupati menyampaikan persoalan yang muncul dalam siskusi, yakni hal-hal lama yang sampai sekarang masih menjadi problem. Seperti soal kelompok termarjinalkan yang harus mendapat porsi yang tepat.

Menurut bupati, untuk menempatkan kelompok marjinal pada porsi yang tepat tersebut merujuk pada pemimpin.

“Saya pikir, disini peran pemimpin menjadi teladan, dan peran pemimpin, karena pemimpin mempunyai kewenangan membuat suatu perubahan, menjadi sangat penting,” jelasnya.

Bupati menyontohkan, bagaimana lansia dan difabel harus mendapatkan tempat khusus. Hal ini, kata bupati, sudah harus otomatis ada dalam aturan protokol pemimpin. “Tidak hanya tamu-tamu pejabat saja,” katanya.

Demikian juga dalam tataran kebijakan sosial. Perlu ada aturan juknis tersendiri yang mengatur kebijakan pimpinan terhadap kelompok-kelompok yang rentan.

Seperti bantuan khusus korban kekerasan, bantuan khusus kelompok perempuan rentan masalah sosial, bantuan khusus lansia janda miskin. Ini diperlukan karena kebutuhannya berbeda-beda.

“Apabila kebijakan itu berdasar poin-poin kebutuhan perempuan, maka program tersebut lebih bisa efektif dan menjangkau perempuan dan lebih bisa menjadi solusi,” ungkapnya.

Location:

Berbagi :