Pengelolaan Anggaran Harus Sesuai Aturan dan Tepat Sasaran

Jember, MEMONUSANTARA.com Untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan, Pemkab Jember menggelar Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Kegiatan yang bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI ini berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (14/8).

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Didit Noordiatmoko mengatakan, kegiatan ini upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Tujuannya adalah sistem pemerintahan yang baik,” ujar Didit saat memberikan sambutan.

Secara umum, lanjutnya, sasaran reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel , mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, dimulai dari bagaimana meluruskan kinerja pemerintah daerah, mendefinisikan kinerja untuk apa, menelusuri kekurangannya, baru berbicara berapa targetnya lalu cara mencapainya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Kemenpan RI mengajak semua pihak untuk berperan bersama sama memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember agar lebih baik dan tersistem, agar mekanisme pemerintahan lebih berorientasi kepada masyarakat, bisa terkendali, dan tersistem.

“Secara garis besar pelaksanaan bimtek yang berlangsung selama dua hari kedepan meliputi mereview perencanaan, niat bersih, upayanya dengan perbaikan, dan eksekusinya ada di Pemerintahan Kabupaten Jember,” ucapnya.

Ia juga menegaskan, bimtek ini bisa mengubah nasib rakyat jember.

“Sejatinya kinerja Pemkab akan mengubah nasib jutaan orang di Kabupaten Jember,” ungkapnya.

Karena itu, semua peserta perlu belajar dengan sungguh-sungguh, mengbah paradigma, meningkatkan keterampilan pengelolaan organisasi di bidang masing masing.

“Karena disitu tolak ukurnya,” kata Didit.

Sementara Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR mengungkapkan, perlu ada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang benar-benar menjadi pemimpin perubahan, dalam mengimplementasikan program bupati melalui dinas-dinas .

“Berjuang untuk masyarakat harus menjadi pejabat yang smart, pejabat yang komitmen, pejabat yang bersih, dan pejabat yang sangat piawai mengendalikan organisasinya masing-masing,” tegas Bupati Faida.

Bupati Faida juga mengatakan banyak pejabat yang sudah berganti. Para pejabat itu ingin memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi perlu bimbingan teknis. Bupati juga mengungkapkan target penilaian untuk pengelolaan organisasi harus mencapai 75 di masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Dari bimtek ini, intinya bagaimana mengelola dinasnya masing-masing, mengelola program bupati melalui dinas terkait, mengawal anggaran karena masih banyak anggaran yang tidak tepat sasaran. Program yang masih mengada ada walaupun jumlahnya jauh berkurang,” paparnya.

Bupati Faida juga memastikan setiap rupiah anggaran rakyat benar-benar efektif untuk membangun Jember. Efektifitas itulah alasan perlunya bimtek.

“Supaya tidak hanya bupati yang mengawal, tetapi sistem yang berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Jadi, bupatinya ganti sekalipun sistem pemerintahan berjalan dengan baik,” terangnya.

Komitmen pimpinan, masih kata Bupati Faida, rakyat boleh mengetahui bahwa
Bupati Faida menjelaskan, Bupati mempunyai komitmen bersama Kemenpan RI dan pejabat di Jember.

“Komitmen itu terkait kinerja organisasi di pemerintahan harus meningkat dalam penilaian yang distandarkan, semua harus bergerak,” tegasnya.

Bimtek Implementasi SAKIP itu berlangsung selama dua hari, 14 – 15 Agustus 2018. Peserta bimtek terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, seluruh Sekretaris dan Kasubag perencanaan di setiap OPD.

Location:

Berbagi :