Jakarta, MEMONUSANTARA.com Bertempat
di gedung Istana Negara sejumlah Bupati dan Wali Kota yang tergabung dalam
pengurus Asosiasi Pemerintah
Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKASI) menghadap Presiden Joko Widodo untuk
membahas empat persoalan penting Kamis (5/7).
Juru bicara APKASI dr Hj Faida, MMR menerangkan empat persoalan tersebut dan hasil
pembahasannya bersama Presiden. Menurut Faida salah satu bahasan utama adalah masalah
TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang harus diseriusi.
“Sebab ada masalah kemanusiaan dan harga
diri bangsa yang perlu dijaga,” ujar Faida yang juga Bupati Jember Jawa Timur
ini.
Persoalan lain yang menjadi bahasan
prioritas tersebut adalah terkait pengangkatan tenaga honorer K2 dan penerimaan
PNS, sertifikasi dalam prona, serta persoalan petunjuk teknis dalam DAK (Dana
Alokasi Khusus).
Terkait penerimaan Pegawai Negeri Sipil,
Bupati Faida mengungkapkan keinginan Bupati dan Wali Kota agar formasi
penerimaan CPNS memprioritaskan tenaga honorer K2. Selain itu perlu
memprioritaskan putera daerah.
“Jangan semua formasi CPNS open bidding (seleksi terbuka,
red). Harus ada kuota putra daerah dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan
K2,” terangnya.
Berbicara tentang sertikasi tanah, Bupati
Faida menyampaikan aspirasi Kepala Desa kepada Presiden, yang menginginkan
tambahan anggaran dari pusat menjadi Rp 300 ribu dari semula Rp 150 ribu.
“Daerah juga berkomitmen, siap
mensubsidi untuk percepatan tuntas sertifikat tanah,” katanya.
Persoalan terlambatnya petunjuk teknis
Dana Alokasi Khusus (DAK) dihadapi para kepala daerah membuat pelaksanaan
kegiatan ikut terlambat. Bahkan tidak jarang tertunda sampai tahun anggaran
berikutnya hingga menjadi sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa.
Anggaran DAK yang dikucurkan oleh
pemerintah pusat tidak akan bisa digunakan tanpa ada petunjuk teknisnya.
“Usulan dan pemaparan kami diterima oleh Bapak Presiden Jokowi dengan baik,” pungkas
Bupati Faida.
Posting Komentar untuk "Bupati Faida Bertemu Presiden Jokowi Bahas Empat Persoalan "