![]() |
Presiden Joko Widodo (foto www.presidenri.go.id) |
Namun, kondisi tersebut tidak bisa
selamanya dijadikan alasan. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga BBM ini mulai diupayakan untuk sama di
seluruh pelosok Tanah Air.
Sebelumnya, perbedaan harga BBM di
sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga seringkali
mengakibatkan harga komoditas menjadi jauh lebih mahal dibanding dengan daerah
lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi bangsa
Indonesia.
“Ini yang sering saya sampaikan bahwa
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan,” ujarnya
saat peresmian BBM Satu Harga di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat, 29
Desember 2017.
Kebijakan BBM Satu Harga merupakan
jawaban atas permasalahan itu. Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak
yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut. Presiden mengakui bahwa
kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan.
Apalagi melihat biaya yang harus
dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi, apa pun harus dilakukan
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya perintahkan kepada Menteri BUMN
dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
Ternyata kurang lebih Rp800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp300 triliun
diberikan, ini kenapa Rp1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan
mengapa BBM Satu Harga itu harus!” kata Presiden.
Selama ini, Papua sering dijadikan
contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Namun, selain di Papua,
ternyata banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa. Seperti di
Kalimantan dan Sulawesi misalnya, di sana harga BBM bisa melonjak hingga enam
kali lipat dari harga di Pulau Jawa.
“Di daerah perbatasan Kapuas Hulu
harganya bisa Rp40 ribu per liter. Kalau tidak percaya silakan datang ke
Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu,” tuturnya.
Oleh karena itu, dalam kunjungan
kerjanya ini, Kepala Negara langsung meresmikan secara serentak kebijakan BBM
Satu Harga yang juga berlaku di Kalimantan dan berbagai daerah lainnya. Hal
tersebut tentunya akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata
agar distribusi pasokan BBM menjadi lebih mudah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada
seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang bekerja keras mewujudkan BBM Satu
Harga, BBM berkeadilan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan
secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai
daerah,” pungkasnya mengakhiri.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu
Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan,
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala
Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan
Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik.(www.presidenri.go.id)
Posting Komentar untuk "BBM Satu Harga, Bentuk Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia"