JEMBER, MEMONUSANTARA.com Pemkab Jember mengambil langkah struktural untuk memutus persoalan banjir yang terus berulang serta tingginya angka kemiskinan dengan membentuk dua satuan tugas lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini menandai pendekatan baru Pemkab yang menempatkan persoalan infrastruktur, tata ruang, dan kesejahteraan sosial sebagai agenda lintas sektor, bukan tanggung jawab satu dinas semata.
Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan kebijakan tersebut dalam konferensi pers Pro Gus’e Update di Pendapa Wahyawibawagraha, Sabtu (31/1/2026). Dua satgas yang dibentuk yakni Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang serta Satgas Pengentasan Kemiskinan yang digabung dengan penanganan stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB), serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembentukan satgas tersebut dilatarbelakangi oleh evaluasi internal pemerintah daerah yang menilai banjir dan kemiskinan di Jember tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Persoalan banjir, menurut Gus Fawait, berkaitan langsung dengan kondisi infrastruktur dan tata ruang yang belum tertangani secara menyeluruh, sehingga memerlukan kerja bersama lintas OPD.
Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang dibentuk untuk memetakan kebutuhan infrastruktur, mengurai persoalan tata ruang, serta merumuskan solusi banjir yang hampir terjadi setiap musim hujan. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pembangunan perumahan di bantaran sungai yang dinilai memperparah risiko banjir, dengan opsi relokasi sebagai langkah yang akan ditempuh jika ditemukan pelanggaran tata ruang.
Satgas tersebut diketuai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Achmad Imam Fauzi, dengan dukungan Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, serta OPD terkait lainnya. Bupati meminta laporan kinerja disampaikan secara rutin setiap pekan dan dapat diakses publik.
Selain infrastruktur, Gus Fawait menyoroti persoalan kemiskinan yang secara absolut masih tergolong tinggi di Jawa Timur dan berimplikasi langsung pada kualitas kesehatan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Jember membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan yang digabung dengan penanganan stunting, AKI-AKB, serta suksesi program nasional MBG.
Program MBG dinilai berpotensi menjadi pengungkit ekonomi daerah. Jika seluruh dapur MBG di Jember beroperasi optimal, perputaran ekonomi lokal diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun.
Satgas Pengentasan Kemiskinan dan MBG dipimpin Kepala Dinas Sosial Akhmad Helmi Lukman, dengan Kepala Dinas Kesehatan, Zamroni sebagai ketua harian. Struktur ini dirancang agar agenda pengentasan stunting dan penurunan AKI-AKB dapat berjalan terintegrasi dengan upaya penurunan kemiskinan.
Dengan skema kerja lintas sektor tersebut, Pemkab Jember menargetkan penanganan banjir dan kemiskinan tidak lagi bersifat parsial, melainkan berbasis koordinasi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur bagi masyarakat.
Posting Komentar untuk "Gus Fawait Bentuk Satgas Lintas OPD: Fokus Tata Ruang, Kemiskinan dan MBG"