Ketua IKA PMII Jember: Klarifikasi Plt Bapenda Blunder, Gunakan Tafsir Pribadi, Bukan Tafsir Birokrasi

Jember, MEMONUSANTARA.com Ketua Ikatan Alumni PMII Jember, Ahmad Hadinuddin, mengecam keras langkah klarifikasi yang dilakukan Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Fauzi, usai polemik kunjungan Wakil Bupati  Djoko Susanto ke kantor Bapenda usai momen lebaran.

Menurut Hadi—sapaan akrabnya—sikap tidak menemui Wabup Djoko dan klarifikasi yang disampaikan Fauzi pada publik bukan sekadar keliru, tetapi merupakan bentuk pembangkangan terbuka terhadap pimpinan daerah.

“Alih-alih menyampaikan permohonan maaf, justru yang muncul adalah pernyataan klarifikasi pada publik yang bernuansa perlawanan. Padahal yang perlu dilakukan tinggal datangi Pak Djoko, lalu minta maaf, selesai. Bukan malah membuat klarifikasi pada publik yang bukan ranahnya.   Dan itu sangat disayangkan,” tegas Hadi, Kamis (11/4/2025).

Hadi menilai, dasar hukum yang dijadikan alibi dalam klarifikasi tersebut merupakan tafsir pribadi yang sempit dan subyektif. Bukan tafsir birokrasi yang mengacu pada sistem pemerintahan sesuai UU Pelayanan Publik.

“Fauzi menggunakan tafsir undang-undang sesuai seleranya sendiri, bukan dalam kerangka birokrasi yang tunduk pada sistem pemerintahan daerah. Ini berbahaya,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD Jawa Timur tiga periode, Hadi mengingatkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah bagian dari rumah besar kepala daerah, termasuk wakil bupati.

“OPD itu rumah kepala daerah. Dalam hal ini, juga rumah wakil bupati yang diatur jelas dalam undang-undang. Maka, tidak ada alasan struktural maupun etis untuk menolak atau mempertanyakan kedatangan Wabup Djoko,” tegasnya.

Hadi menambahkan, preseden seperti ini tak boleh terulang karena berpotensi merusak hubungan antara bupati dan wakil bupati, serta menciptakan ketegangan internal di tubuh birokrasi.

“Kepala OPD seharusnya terikat pada etika pelayanan publik. Kalau seperti ini dibiarkan, akan ada pembangkangan-pembangkangan lain yang justru melemahkan good governance di Jember,” ujarnya.

Lebih jauh, Hadi mengingatkan posisi Bapenda yang sangat strategis dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pejabat di dalamnya harus tunduk pada prinsip profesionalisme dan loyalitas terhadap sistem.

“Jangan sampai karena ambisi pribadi, jabatan yang strategis justru jadi sumber konflik. Ini bukan soal personal, tapi soal tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Location:

Berbagi :