Dalam kesempatan itu, Bupati Jember, dr.
Faida, MMR., yang memimpin rapat menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi
dalam penggunaan anggaran yang perlu ditangani bersama agar tidak berisiko.
Bupati menyampaikan ada tiga masalah.
Pertama, masalah eksekusi belanja. Jumlah belanja sangat besar dalam waktu yang
sangat pendek dengan jenis belanja yang bervariasi.
“SOP pengadaan berbeda seperti hari
biasanya. Waktu pengadaan sangat dekat, sehingga ada risiko, maka dalam
pengadaan ini perlu pengawalan,” ujar bupati di Pendapa Wahyawibawagraha,
Masalah kedua, alur pengadaan. Alur
harus satu pintu kendali, yaitu alur satu pintu administrasi BTT (Belanja Tidak
Terduga). Karena itu, anggaran menjadi kebencanaan sehingga terpusat di BTT.
Jember menjadi salah satu kabupaten
dengan anggaran besar. Menurut bupati, ini karena pembangunan fisik tidak bisa
dijalankan dan dilakukan refocusing besar
ke masalah COVID-19.
Refocusing ini dibagi tiga kelompok.
Yaitu kelompok penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan
ekonomi.
“Tidak harus bersama, dan tidak harus
dengan tahapan terpisah-pisah,” jelasnya.
Ketiga, masalah distribusi. Masalah yang
ada, sasaran tidak detail secara nama dan alamat (by
name by address). Karena itu, distribusi ini menjadi rawan.
Di Jember sendiri, pada tahun 2019 sudah
melakukan verifikasi dan validasi data oleh satgas. Dengan data ini sasaran
bisa menjadi jelas dan penerima distribusi akan dipasang stiker agar jelas dan
tidak overload.
“Kita fokus pada masyarakat yang belum
menerima sasaran. Banyak sasaran yang kita kontrol berikut juga dengan by name by address,” ungkapnya.
BTT yang akan dibagi oleh Pemkab Jember
kepada masyarakat miskin yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
yang belum pernah mendapatkan bantuan sejumlah 103.222 orang.
Sementara sasaran yang terdampak
covid-19 tapi tidak masuk dalam DTKS sebanyak 158.500 orang.
Begitu juga dengan data perluasan.
“Pembagian bantuan juga disesuaikan dengan data hasil musyawarah desa,”
terangnya. (sug/ming)
Posting Komentar untuk "Rapat Koordinasi Forkopimda Alokasikan Dana Penanggulangan COVID-19"