Cerita Kebesaran Bangsa di Majelis Sholawatan Pendopo Disampaikan Danlantamal V

Jember, MEMONUSANTARA.com Majelis Sholawatan Malam Jum’at Manis Pendopo yang digelar Kamis (1/11) diikuti oleh berbagai kalangan. Namun, selain masyarakat luas, kali ini hadir pula Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, SH.

Dalam kesempatan berbicara dalam mejelis tersebut, Danlantamal mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Ini bisa dilihat dari sejarah dengan bukti yang masih ada.

“Bangsa kita, bangsa yang besar. Sangat hebat bangsa ini,” ucapnya.

Bangsa ini bukan bangsa terjajah. Menurut Edwain, yang membuat terjajah adalah pikiran kita sendiri. Sebab, dalam sejarahnya, nenek moyang bangsa ini adalah orang-orang yang berbudaya tinggi di jamannya.

“Tidak mungkin bangsa yang rendah bisa membangun Borobudur yang indah. Tidak mungkin bangsa yang rendah bisa membangun Prambanan yang indah,” tuturnya.

Edwin mengajak untuk mengingat kebesaran bangsa itu dengan mempelajari peninggalan-peninggalan masa lalu bangsa ini.

“Banyak sekali peninggalan-peninggalan masa lalu bangsa ini , yang kadang-kadang terlupa oleh kita, bahwa kita ini bangsa yang besar,” ujarnya.

Salah seorang jamaah bernama Edi mengaku cukup senang dengan mengikuti sholawatan yang rutin digelar di Pendopo Wahyawibawagraha. Sebab, selain mengikuti pengajian, pria yang berprofesi sebagai guru tidak tetap (GTT) di Kecamatan Kalisat ini bisa menyampaikan uneg-unegnya.

“Alhamdulilah Pemkab Jember benar – benar terbuka kepada masyarakat, saya dan puluhan GTT yang hadir disini bisa menyampaikan pendapat kami secara langsung kepada bupati,” kata Ed.

“Enaknya disini bisa menyampaikan pendapat, sekaligus mendapat tausiyah. Dan semoga pendapat kami diterima Bupati dan doa kami para GTT diijabah oleh Allah SWT,” tuturnya.

Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. dalam kesempatan itu menyebutkan beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan melalui pengajian. Mulai dari beasiswa, korban bencana Sulawesi Tengah, GTT, yatim piatu, dan banyak aspirasi lainnya. Termasuk honorer K2.

“Saya telah komunikasikan langsung kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

Terkait permintaan Surat Penugasan diganti Surat Keputusan, bupati menyebut itu tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki landasan hukum.